Perpres 52 Tahun 2009: Penghasilan Tambahan untuk Guru PNS

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2009, Tentang penghasilan tambahan bagi guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi / belum sertifikasi. Besarnya, Rp 250.000 per-bulan, terhitung sejak 1 Januari 2009. Tambahan penghasilan ini akan berhenti jika guru yang bersangkutan di kemudian hari lulus sertifikasi (mendapatkan tunjangan profesi) atau diangkat dalam jabatan struktural.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta, 1 Desember 2009.

Download Perpres No 52 Th. 2009 (pdf), klik di sini>>>…

Pendapat saya, berkaitan dengan Perpres No 52 Th.2009 tersebut,  sebaiknya untuk sementara program sertifikasi dihentikan dan dievaluasi. Melihat kenyataan carut-marut masalah di lapangan pada proses dan implementasi sertifikasi, ternyata program sertifikasi telah menjadi problem tersendiri bagi dunia pendidikan kita. Bukannya memecahkan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru. Untuk kesejahteraan guru, sebaiknya dengan aturan seperti Perpres ini. Semua guru PNS mulai dari jenjang TK sampai SMA mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 250.000 per-bulan. Ya, merata dan tidak ada efek kecemburuan maupun birokratisme administratif yang bertele-tele.

Program sertifikasi, bukanlah program yang matang.  Masih mentah dan belum sepenuhnya applicable dalam meng-cover masalah real di lapangan. Beberapa contoh tentang kendala sertifikasi di antaranya, ketersediaan anggaran, perangkat aturan yang belum mampu menjawab permasalahan di sekolah atau di lapangan, serta munculnya efek kecemburuan yang ujungnya mempengaruhi mental guru dalam mengajar. Belum ada penelitian valid yang menyatakan bahwa kualitas guru dan cara mengajarnya meningkat setelah guru bersangkutan lolos sertifikasi.

Nah, jika memang pemerintah belum siap, entah itu anggaran maupun hal-hal teknis lainnya, sebaiknya peningkatan kesejahteraan guru lewat program sertifikasi dihentikan / dievaluasi. Sebagai gantinya, cukup dengan kenaikan gaji seperti Perpres No.52 tersebut. Merata, tidak menimbulkan kecemburuan, dan juga tidak ada proses mengurus yang bertele-tele, yang rawan kolusi dan kecurangan.

About these ads

11 responses to “Perpres 52 Tahun 2009: Penghasilan Tambahan untuk Guru PNS

  1. Kasihannya pahlawan tanpa tanda jasa..mau di kasih balas jasanya aja pakai dipersulit,dikasih to the point aja sudah!!!di masukkan kedalam daftar gaji permasa kerja sudah,,bukan jadi bahan korup para pejabat di daerah atau di kantor dinas…mending lancarrrr.ini menanti dan menanti…kadang ada kadang tak ada..padahal pegawai di dinas lain tanpa susah payah sudah dapat berdasarkan perhitungan masa kerja…huffft contohnya TNI dan polri yg di berikan tunjangan per masa kerja da pangkat,,,repotttttt nya Indonesia ku…mau memberi bagi pahlawan aksara..hmmmmm

  2. kenapa setiap ada bagi2 duit, guru harus berlomba2 mempersipkan segala perlengkapan adm tersebut…..
    tapi kalau mengajar, nyantai aja jack….
    apa kata dunia!!!!!!!!!!
    memang qt perlu uang, tapi peningkatan mutu siswa lah yang harus di dahulukan, jangan membebani siswa, pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan akan hancurnya pendidikan qt…..
    perhatikan saja..
    ketika guru yang telah cair dana fungsional sertifikasi. apa yang mereka lakukan…….
    baju,sepatu, HP, motor/mobil, jam tangan semuanya baru………tp kelakuan dalam mengajar bener2 jadul gak peduli siswa pinter atau gak…..
    halooooo guru2 indonesia mari kita belajar lagi untuk mawas diri

    • semua tetap kembali ke karakter guru yang bersangkutan. Tidak bisa dipungkiri memang, hal seperti itu selalu terjadi di hampir semua institusi pendidikan di negeri ini. Parahnya lagi, ditambah dengan sistem yang masih bersifat uji coba dan sekedar gagah-gagahan alias jaim.
      Khusus tentang sertifikasi, sebaiknya dihentikan. Kenapa? Karena program tersebut malah menjadi masalah tersendiri dalam sistem pendidikan kita.
      Sebagai gantinya, sebaiknya diadakan program yang berhubungan dengan penguatan skill guru (the empowering of teachers’ skills) dengan penekanan pada kemampuan mengajar dan kenyataan di lapangan. Jadi bukan hanya sekadar penilaian pada berkas-berkas administratif semata.
      Terima kasih banyak atas komennya.
      Sukses buat p ahmad.

  3. Dengan hormat kepada pembaca…
    Saya adalah salah satu guru di kabupaten pacitan. Sebagian besar guru dipacitan saat ini telah menerima dana tambahan penghasilan yang dijanjikan presiden SBY seperti yang tercantum dalam PP No.52 tahun 2009 sejumlah 250rbx12bln = 3jt potong pajak 15%, tapi sebagian besar lain hanya menerima 250rbx2bln=500rb potong pajak 15%, padahal menurut PP NO.52 tahun 2009 dan PERMENKEU NO.23/PMK07/2009 telah dijelaskan bahwa “tambahan penghasilan tersebut diterima guru setiap bulan terhitung sejak guru bersangkutan diangkat dan dirapel sekaligus terhitung dari januari-desember 2009”, padahal SK kami tertanggal 01 januari 2008 dan 01 maret 2009 dan kami sudah mulai bekerja sejak maret 2008 dan juni 2009. Kalau dihitung-hitung seharusnya kami menerima sejumlah 3.000.000(12bulan) dan 1.750.000 (7bulan) potong pajak 15%, lalu kemana uang kami yang 2.500.000 dan 1.250.000??? padahal dana tambahan penghasilan guru ini asalnya langsung dari pusat… sedangkan dikabupaten lain semua guru menerima sesuai dengan yang tertera dalam PP dan PERMENKEU diatas. Kepada siapa kami harus minta penjelasan tentang hak kami ini??? Bagaimana kami bisa meningkatkan gairah kerja guru seperti yang diharapkan pak SBY dari pemberian dana penghasilan tambahan ini kalau hak kami dipotong tanpa alasan yang jelas…???

    • Beberapa teman dari berbagai daerah juga memberi info tentang rancunya penerapan perpres ini.
      Yah, ini memang, sekali lagi, karena berbedanya interpretasi dan penerapan di tingkat kab/kota. Sebenarnya, perpres seprti ini harus diikuti dengan petunjuk teknis yang tegas, seperti: kapan pencairan dan jumlah bulan rapelannya harus berapa…
      Dengan demikian, seluruh Indonesia sama.
      Terima kasih atas info dan sharing-nya.

  4. saya setuju dengan pendapatnya Gede Indra bahwa program sertifikasi guru ditinjau kembali. Karena ada satu pertanyaan yang mendasar: Apakah dengan telah lulus disertifikasi seorang guru akan menjadi guru yang profesional? Tentu jawabannya dalah BELUM TENTU!! Kalau program sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru maka hal tersebut adalah jauh panggang dari api. Tapi kalau ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengapa tidak dikeluarkan kebijakan yang langsung, kenaikan gajih misalnya. Seperti perpres 52 Th. 2009. Dan kenaikannnya harus signifikan, misalnya satu kali gajih pokok.

    • Secara konseptual, sertifikasi memang bertujuan untuk peningkatan profesionalitas guru. Masalah peningkatan kesejahteraan, merupakan hubungan sebab akibat dari keprofesionalitasan tersebut; jika profesional ya sewajarnya berimbas pada meningkatnya kesejahteraan.
      Pada tataran kenyataan real di lapangan, tujuan utama tersebut akhirnya memudar dan malah mengerucut menjadi masalah peningkatan kesejahteraan semata.
      Bangsa kita, sering mempunyai kebiasaan sok, jaim, doyan bikin aturan tapi gemar juga melanggarnya. Sudah tahu kondisi di lapangan masih semrawut, masih saja dipaksakan untuk diterapkan. Hasilnya? Bermunculan masalah baru akibat aturan teknis serta perangkatnya yang belum matang. Kongkalingkong, konglomerasi dan koncoisme, pembohongan berjamaah, plagiarisme serta hal-hal negatif lain sudah menjadi rahasia umum terjadi pada saat proses sertifikasi. Belum lagi jika dikaitkan dengan political background; bahwa sertifikasi merupakan magnit mobilisasi massa menjelang pemilu di masa lalu.
      Secara pribadi, saya juga tidak sependapat dengan tunjangan sebesar gaji pokok. Terlalu besar dan memberatkan anggaran negara. Lebih baik, setengah gaji pokok saja. Sisanya, bisa dipakai untuk, misalnya, merekrut tenaga guru baru yang masih muda, fresh from university, masih energik dan produktif. Atau dialihkan untuk keperluan pendidikan siswa tak mampu.
      Untuk scope mikro, pada level daerah otonom dan sekolah, sertifikasi juga memunculkan beragam masalah, misal keterbatasan jam, birokrasi-adminitratif, kecemburuan PNS diluar guru, serta pernak-pernik lainnya berkaitan kewenangan daerah otonom yang disalahgunakan.
      Satu hal utama, sewajarnya siswa juga ikut andil ‘menyertifikasi’ gurunya, ber-basis pada kemampuan cara mengajar. Kenapa? Karena salah satu inti tugas guru, bukan berkutat pada berkas dan dokumen-dokumen semata, tapi lebih pada “the abillity in transferring knowledge”, bagaimana kemampuan guru tersebut dalam mengajar.
      Wah, seru juga bincang-bincang tentang sertifikasi!
      Saya ucapkan terima kasih banyak atas komentarnya.
      Sukses selalu.

  5. perpres ini tidak tegas sehingga di daerah-daerah banyak yang salah menafsirkan. contoh di kab. muna Sulawesi Tenggara guru-guru yang diangkat tahun anggaran 2009 hanya diberikan 10 bulan saja dgn asumsi TMT mereka berlaku maret

    • P Laode, apa yang terjadi di daerah bapak merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus terkait tumpang tindihnya kebijakan pusat dengan kewenangan daerah. Di daerah saya, malah belum ada kejelasan kapan cairnya. Ya, selama ini banyak sekali aturan-aturan pusat yang ternyata berbeda implementasinya di tingkat daerah. Otonomi ternyata, mau tidak mau, ber-ekses pada munculnya ‘raja-raja kecil di daerah’.
      Dari kenyataan tersebut, banyak usulan sebaiknya Dinas Pendidikan kembali sebagai instansi vertikal, ikut pusat…
      Terima kasih banyak atas komennya.

  6. untuk sementara sebaiknya, sertifikasi di evaluasi kembali, lebih baik kenaikan gaji itu didasarkan masa kerja/pengabdian, bukan didasarkan atas fortofolio karena sekarang dengan kemajuan teknologi guru tinggal meng-copy paste karya ilmiah, sertifikat bisa di beli dan lain2 yang hanya bohong belaka, marilah kita melihat realita, bukan hanya diatas kertas, coba tanya kepada anak didik, dsebab hanya siswa lah yang mengetahui prilaku, cara mengajar guru, bukan penilai sertifikasi yang hanya menilai berkas saja! trimakasih

    • Pada intinya, kita mempunyai pendapat yang sama: sebaiknya tolok ukur pemberian tunjangan profesi didasarkan pada masa pengabdian dan profesionalisme dalam mengajar.
      Terima kasih banyak atas sharing-nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s